POLITIK IDENTITAS

Dalam konteks Papua diperlukan politik identitas yang mempertimbangkan faktor geo-politis dan geo-ekonomis. Amat tidak memadai jika politik identitas hanya diterjemahkan dengan kehadiran presiden dalam perayaan Natal bersama rakyat Papua, atau keputusan membuat Majelis Rakyat Papua. Wacana pengembalian otonomi khusus muncul karena persepsi, pemerintah tidak membuat terobosan berarti guna mengurai ketidakadilan yang dirasakan rakyat Papua.

Rakyat Papua kian bingung terhadap bujuk-rayu, janji pembangunan dan pemerataan. Mereka takkan berhenti menuntut bukti bahwa nasionalisme Indonesia benar-benar membuat mereka senasib dan sejajar bangsa-bangsa di Nusantara. Bukan ”nasionalisme jang menjerang-jerang, jang mengejar kepentingannya sendiri, dan nasionalisme perdagangan jang untung atau rugi,” seperti dijanjikan Soekarno.
Namun, sejauh ini belum ada gelagat pemerintah memikirkan politik identitas. Politik identitas atau strategi kebudayaan mungkin dilihat sebagai kerja jangka panjang yang berbelit-belit dan tidak praktis karena pemerintah terbiasa mendekati masalah secara pragmatis: militeristik berbasis kekerasan.
Pendekatan yang tidak pernah menurunkan tensi kebencian dan antipati. Hasil polling Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, hanya 45 persen orang Aceh yang merasa sebagai orang Indonesia. Jika pendekatan kekerasan tetap ditonjolkan, fakta serupa mungkin juga terjadi pada orang Papua dan lain-lain. (Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta)

No comments:

Post a Comment

Kalo ko tra puas, kas masuk ko komentar

MENU